Kota Jambi - Pemerintah Kota Jambi kembali melakukan aksi pengendalian harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat di pasaran. Terutama untuk komoditas bawang merah yang mengalami trend kenaikan harga, Pemkot Jambi mendatangkan bawang merah dari daerah penghasil, yaitu Kabupaten Brebes.

“Untuk langkah intervensi pengendalian harga selama sepekan kedepan, kami mendatangkan 2 ton bawang merah dari Kabupaten Brebes,” ujar Sri Purwaningsih, Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi, Jum’at (03/05/2024)

Intervensi pengendalian harga tersebut ujar Sri, adalah sebagai wujud implementasi langkah kongkrit Pemkot Jambi untuk memastikan harga kebutuhan pokok masyarakat dapat terjangkau oleh masyarakat dan ketersediaan pasokan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

“Secara nasional memang ada kenaikan harga untuk bawang merah, begitu juga di Kota Jambi kami lihat ada kenaikan. Ini adalah upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga ditengah masyarakat,” jelasnya.

Secara nasional memang ada kenaikan harga untuk bawang merah, begitu juga di Kota Jambi kami lihat ada kenaikan. Ini adalah upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga ditengah masyarakat,” jelasnya.

Sri juga sebutkan bahwa Pemkot Jambi akan melakukan operasi pasar bawang merah selama sepekan kedepan, disejumlah pasar di Kota Jambi.

“Kita akan gelar operasi pasar bawang merah dan juga ada cabai merah, beras, gula, dan minyak di beberapa pasar tradisional. Seperti Pasar Talang Banjar dan lainnya. Harganya terjangkau. Masyarakat silahkan berbelanja dengan bijak, beli secukupnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jangan khawatir, kami pastikan stok cukup dan tersedia di Kota Jambi. Semoga ini membantu masyarakat menghemat pengeluaran untuk kebutuhan belanja,” pungkas Sri.

Birokrat Kemendagri ini berharap langkah kongkrit yang dilakukan oleh Pemkot Jambi tersebut akan berdampak positif pada upaya pengendalian inflasi, terutama menjaga ketersediaan pasokan dan pengendalian harga komoditas yang cukup bergejolak di Kota Jambi.

Pembelian bawang merah di Kabupaten Brebes merupakan implementasi dari Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang telah diinisiasi oleh Pemkot Jambi dengan Kabupaten Brebes sejak tahun lalu.

Pembelian bawang merah tersebut, dipimpin langsung oleh Asisten Sekda Kota Jambi Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Amirullah dan Kadisperindag Kota Jambi, Amran di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Begitu juga untuk komoditas lain seperti cabai dan beras, Pemkot Jambi juga telah menjalin kerjasama daerah dengan beberapa pemerintah daerah lainnya. Untuk pembelian komoditas, Pemkot Jambi juga menggandeng Koperasi Pegawai Negeri KPN-KPKJ.

Pembelian komoditas ini juga didukung penuh oleh Bank Indonesia yang membantu pembiayaan distribusi dan pengangkutan dari penghasil hingga ke Kota Jambi.

Subsidi harga juga menggunakan dana BTT, yang dialokasikan khusus untuk pengendalian inflasi di Kota Jambi. Subsidi harga tersebut bertujuan untuk memastikan harga di Kota Jambi tetap sama dengan harga di daerah penghasil.

Sebelumnya, Kota Jambi juga telah mengimplementasikan kerjasama daerah lainnya, dengan melaksanakan pembelian cabai merah di Kabupaten Sleman dan Purworejo untuk pengendalian harga dan pasokan di Kota Jambi, yang saat itu mengalami kondisi kenaikan harga cabai merah secara signifikan. Upaya tersebut membuahkan hasil positif, terbukti trend harga cabai merah di Kota Jambi hingga saat ini cenderung stabil terkendali.

Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj.) Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih telah menyiapkan beberapa rencana strategis dan juga sekaligus telah mengimplementasikan upaya kongkrit pengendalian inflasi Kota Jambi, baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang selama tahun 2024.

Pemkot Jambi gencar melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk stabilisasi harga dan terjaminnya ketersediaan pasokan di tengah masyarakat. Upaya yang telah dilakukan antara lain, Gerakan Pangan Murah (GPM), Operasi Pasar Murah, subsidi atas komoditas Volatile Food, Sidak pasar dan gudang, gerakan menanam dan kerjasama daerah dengan daerah penghasil.

Langkah kongkrit upaya pengendalian inflasi di Kota Jambi tersebut diharapkan dapat membantu menjaga perekonomian daerah dan daya beli masyarakat, sehingga kemudian berdampak pada terkendalinya inflasi di Kota Jambi.

Kota Jambi - Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih membuka acara Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Sosial Kota Jambi bertempat di Aula Bappeda, Kamis (02/05/2024). Kegiatan kali ini mengangkat tema “Optimalisasi Layanan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2024”.

Sri menyampaikan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini diselenggarakan sebagai media evaluasi, sehingga akan terjadi peningkatan kinerja pelayanan oleh aparatur. Selain itu juga FKP diharapkan dapat menjadi wadah membangun partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan pelayanan publik.

“Memberikan layanan yang baik dan prima bagi seluruh masyarakat atau pemangku kepentingan adalah kewajiban. Serupa amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.”

“Dalam Undang-undang tersebut juga telah mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib mengikutsertakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem yang adil, transparan dan akuntabel,” jelas Sri.

Bentuk pengikutserta masyarakat dalam menjalankan layanan publik, Pj Wali Kota Sri mengatakan, dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama, memberikan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan.

“Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara penyelenggara pelayanan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP).”

“Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat merekomendasikan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima,” sebut Sri.

Sri Purwaningsih berharap melalui acara FKP Dinas Sosial ini dapat menguraikan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik antara Pemerintah Kota Jambi dan masyarakat.

“Dengan adanya kegiatan FKP ini semoga bisa menjadi sarana menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan Pemerintah Kota Jambi, sehingga akan terwujud pelayanan yang prima dan tentunya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi yang kita cintai ini,” tukasnya.

Kegiatan yang mengangkat tema “Optimalisasi Layanan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2024” ini menampilkan berbagai pemangku kepentingan terkait yang mempunyai hubungan dengan pelaksanaan urusan sosial.

Kota Jambi - Pasca libur lebaran, Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi melakukan inspeksi mendadak (Sidak) kebersihan dibeberapa wilayah dalam kota Jambi, Kamis (18/4/2024). Sidak dilakukan dengan fokus peninjauan ke beberapa Tempat Pembuangan Sementara (TPS), antara lain di kawasan Kuburan China Kecamatan Alam Barajo dan Tanjung Lumut Kecamatan Paalmerah. Dia mendapati dibeberapa wilayah tersebut masih terdapat penumpukan sampah. Dilokasi itu, Sri juga sempat memimpin rapat mendadak besama perangkat daerah terkait sekaligus memberikan arahan kepada jajarannya.

“Tadi Saya baru saja melakukan Sidak kebersihan, Saya sengaja turun untuk mengecek kebersihan kota kita ini, karena biasanya kalau habis lebaran volume sampah akan meningkat, belum lagi saat lebaran memang mobilitas warga yang masuk ke kota Jambi juga bertambah, seperti untuk bersilaturrahmi maupun berlibur di kota Jambi, dan Alhamdulillah, tadi semuanya sudah diangkut oleh petugas, baik dari kelurahan, kecamatan maupun DLH,” ujar Sri.

Menurut Sri, penumpukan sampah terjadi salah satunya karena masih belum disiplinnya warga membuang sampah.

“Dinas terkait beserta Camat dan Lurah sudah berupaya, ternyata warga kita masih belum disiplin membuang sampah, baik tempatnya maupun waktunya. Tadi Saya lihat ada penumpukan sampah bukan ditempat mestinya, selain itu juga adanya warga yang membuang sampah diluar jam yang telah ditentukan sebagaimana yang telah diatur dalam Perda dan Peraturan Wali Kota, akibatnya ada timbulan sampah yang tidak sempat terangkut oleh petugas,” tambahnya.

Sri juga mensinyalir ada yang sengaja terus menerus melanggar ketentuan tersebut, untuk itu dirinya meminta aparaturnya lebih tegas dalam menindak pelaku yang sengaja membuang sampah sembarangan tersebut.

“Pemkot sudah melakukan berbagai upaya, baik sosialisasi, imbauan, teguran hingga peringatan mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan hingga RT, namun praktik membuang sampah bukan ditempat semestinya atau diluar waktu yang telah ditentukan itu masih terus terjadi, apalagi berdasarkan laporan dari pak Camat dan pak Lurah bahwa ada warga diluar kota Jambi yang berulang melakukan pembuangan sampah saat melintas dalam wilayah kota Jambi. Saya rasa perlu ditingkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran ini, oleh karenanya saya minta aparatur tingkatkan patroli dan berikan sanksi sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.

Sri kembali mengimbau warganya untuk bijak dalam mengelola sampah, selain itu perilaku terpuji, mengelola sampah yang baik itu juga dapat bernilai ekonomis.

“Saya mengingatkan, bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, maka mengelola sampah dengan bijak itu berpahala, bahkan dapat bernilai ekonomis, dan sebaliknya memperlakukan sampah sembarangan adalah perilaku yang tidak terpuji dan menurunkan imannya, karena perbuatan tersebut selain merugikan kesehatan warga lain karena terbatasnya ruang orang menghirup udara bersih dan sehat, juga merusak estetika kota, apalagi kota kita ini sudah mendapat predikat Adipura, Kota Sehat dan Kota Layak Anak,” pungkas Sri.