jambireport.com - berita digital pilihan kito

Monetisasi Gas Sengeti Dorong Ketahanan Energi dan Investasi Baru di Jambi

Bisnis

Jambi - Pertamina EP Jambi kembali mencatatkan tonggak penting dalam pengelolaan migas nasional dengan keberhasilan memonetisasi gas bumi dari Lapangan Sengeti, Jambi. Proyek ini menjadi penjualan gas pertama dari Field Jambi setelah hampir satu dekade, sekaligus menandai dimulainya optimalisasi potensi stranded gas yang selama ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan akses pasar dan infrastruktur.

Lapangan Sengeti memiliki cadangan gas sebesar 14,76 BSCF dengan volume kontrak penjualan sekitar 13,4 BSCF yang direncanakan akan disalurkan selama tujuh tahun. Melalui proses pemilihan, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ditetapkan sebagai pembeli gas setelah memenuhi kriteria evaluasi yang telah ditetapkan.

Nilai penjualan gas secara bruto diperkirakan mencapai sekitar Rp1,6 triliun sepanjang masa kontrak. Nilai tersebut akan memberikan kontribusi ekonomi melalui mekanisme bagi hasil migas, pajak, dan ketentuan fiskal yang berlaku.

General Manager Pertamina Hulu Rokan Zona 1, Mefredi mengatakan, Kamis (16/07/2026) keberhasilan komersialisasi Lapangan Sengeti memiliki arti strategis bagi Pertamina EP. Selain menghasilkan nilai ekonomi dari lapangan tersebut, proyek ini menjadi pilot project pengembangan stranded gas di Field Jambi, sekaligus menjadi referensi bagi percepatan komersialisasi lapangan-lapangan gas lainnya, seperti Sungai Gelam, Puspa, Puspa Asri, Simpang Tuan, hingga Meruap.

“Pengalaman mulai dari pematangan teknis, penyusunan skema rencana komersialisasi, market intelligence, proses pemilihan dan penetapan pembeli, hingga proses pengajuan permohonan Penetapan Alokasi dan Harga Gas kepada Menteri ESDM melalui SKK Migas, diharapkan menjadi pembelajaran penting dalam mempercepat pengembangan potensi gas yang selama ini belum termanfaatkan,” jelasnya.

Dari sisi daerah, proyek Sengeti diharapkan mampu memberikan efek domino bagi perekonomian melalui peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja lokal, serta tumbuhnya peluang usaha bagi pelaku UMKM di sekitar wilayah operasi, terutama pada tahap konstruksi maupun operasional. Pemerintah daerah juga dilibatkan dalam pengembangan proyek melalui koordinasi terkait perizinan, kesesuaian tata ruang, dan sinkronisasi dengan program pembangunan daerah.

Lebih jauh, Rahmat Keslani selaku Senior Manager Commercial Regional 1 PT Pertamina Hulu Rokan mengatakan keberhasilan Lapangan Sengeti membuka peluang pengembangan ekosistem gas di Provinsi Jambi.

“Semakin banyak lapangan gas yang berhasil dikomersialkan, semakin besar pula peluang hadirnya industri berbasis gas serta pembangunan infrastruktur energi yang dapat meningkatkan daya saing daerah,” katanya.

Dalam mendukung program swasembada energi nasional, gas dari lapangan Sengeti dimanfaatkan oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan industri dan pembangkit listrik, termasuk di wilayah Batam, serta sektor strategis lainnya.

Mefredi, General Manager Pertamina Hulu Rokan Zona 1 mengatakan, keberhasilan monetisasi Sengeti menjadi awal dari strategi jangka panjang Pertamina EP dalam mengembangkan stranded gas di Jambi.

“Saat ini perusahaan juga tengah mempercepat proses komersialisasi beberapa lapangan lain, di antaranya Sungai Gelam yang saat ini sedang menunggu Penetapan Alokasi dan Harga serta izin prinsip tie in, Puspa dan Puspa Asri yang sedang diajukan permohonan Penetapan Alokasi dan Harga kepada Menteri ESDM, serta Simpang Tuan yang masih dalam tahap pematangan aspek teknis dan keekonomian,” jelasnya.

Melalui keberhasilan ini, Mefredi memastikan Pertamina EP berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pengelolaan sumber daya migas nasional secara berkelanjutan.

“Monetisasi Lapangan Sengeti tidak hanya menjadi keberhasilan penjualan gas pertama setelah hampir satu dekade di Field Jambi, tetapi juga menjadi fondasi bagi percepatan pengembangan stranded gas lainnya guna meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat ketahanan energi Indonesia,” tutupnya. (*)

Dukung Operasi Migas Berkelanjutan, SKK Migas dan KKKS Sumbagut Dalami Regulasi Lingkungan

Bisnis

Yogyakarta - Di balik target produksi untuk menjaga ketahanan energi nasional, industri hulu migas menghadapi tanggung jawab lain yang tidak kalah penting, yakni memastikan setiap kegiatan eksplorasi dan produksi tetap berada dalam koridor perlindungan lingkungan. Tanggung jawab tersebut mendorong SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah Sumatera Bagian Utara memperkuat pemahaman serta koordinasi terkait aturan baru persetujuan lingkungan.

Upaya itu diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan. Kegiatan berlangsung di Yogyakarta pada Rabu hingga Jumat, 15–17 Juli 2026.

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Sebastian Julius, mengatakan regulasi lingkungan hidup menjadi pedoman penting dalam memastikan proses perizinan berjalan sesuai ketentuan. Ia menilai keselarasan pemahaman antara para pemangku kepentingan diperlukan agar kegiatan hulu migas dapat terus berjalan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan.

“Industri hulu migas tidak bisa lepas dari komitmen terhadap lingkungan. Kami bersama KKKS sepenuhnya mematuhi ketentuan yang ada demi menciptakan sinergi operasi migas yang berkelanjutan. Salah satunya adalah mendukung penuh digitalisasi perizinan agar seluruh prosesnya lebih transparan,” ujar Sebastian.

Menurut Sebastian, penerapan sistem tersebut telah berjalan melalui penerbitan dokumen UKL-UPL dan AMDAL di wilayah operasi Sumatera Bagian Utara. SKK Migas menilai regulasi lingkungan mendukung pengelolaan risiko dan keberlanjutan operasional.

“Kami percaya dengan adanya regulasi ini, kegiatan eksplorasi dan produksi migas akan semakin terarah. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara operasional hulu migas yang baik dan upaya mempertahankan kualitas hidup lingkungan,” tuturnya.

Kegiatan hulu migas memiliki keterkaitan erat dengan kondisi lingkungan sekitar wilayah operasi, sehingga koordinasi antara industri, KLH/BPLH, dan pemangku kepentingan terkait menjadi penting. Melalui dokumen UKL-UPL dan AMDAL, potensi dampak lingkungan dapat diidentifikasi, dikelola, dan dipantau sejak awal, termasuk dalam penyusunan langkah mitigasi seperti pengelolaan emisi dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Pemahaman terhadap Permen LH/BPLH Nomor 22 Tahun 2025 diperlukan agar proses perizinan di daerah dapat berjalan sesuai kewenangan, memiliki kepastian hukum, dan tetap memenuhi standar perlindungan lingkungan.

“Persetujuan lingkungan ini adalah bentuk pelayanan dari kami. Pelayanan harus berjalan cepat, transparan, dan akuntabel, tetapi tidak boleh menurunkan kualitas esensinya. Guna mewujudkan hal tersebut, kami di pusat mengembangkan tools AMDALnet agar prosesnya bisa dipantau secara terbuka,” ujar Nety saat memberikan sambutan.

Nety mengatakan AMDALnet digunakan untuk mendukung proses persetujuan lingkungan yang lebih transparan. Pemerintah juga memperbarui regulasi untuk memperjelas pembagian kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan.

“Melalui Permen 22 Tahun 2025 tentang kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan, telah diatur pembagian kewenangan yang jelas. Proses pengurusan tidak lagi menumpuk di pusat, melainkan didelegasikan ke pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. Dengan demikian, proses persetujuan lingkungan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.

Nety juga mengapresiasi Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang memfasilitasi forum tatap muka tersebut. Menurutnya, pertemuan langsung dapat membantu menyamakan pemahaman antarpemangku kepentingan mengenai penerapan kebijakan baru, melengkapi bimbingan teknis daring yang telah berlangsung setiap pekan.

Sebagai tuan rumah kegiatan, PHR menyampaikan bahwa pengelolaan lingkungan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan operasi. Perusahaan juga menerapkan digitalisasi proses serta standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan atau K3LL di Wilayah Kerja Rokan.

VP HSSE PHR Regional 1 Sumatera, Tujuan S. Silaen, mengatakan forum tersebut menjadi sarana bagi para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan penerapan kebijakan, khususnya di wilayah operasi yang saling berdekatan.

“PHR memaknai kegiatan ini sebagai momen yang sangat baik dan penting. Dengan wilayah operasi yang saling berdekatan, forum ini menjadi wadah efektif untuk saling berkoordinasi terkait hal-hal teknis di lapangan,” ujar Tujuan.

Menurut Tujuan, penerapan Permen Lingkungan Hidup terbaru menjadi bagian dari upaya KKKS di bawah pengawasan SKK Migas dalam memastikan kegiatan operasional berjalan sesuai ketentuan, termasuk dalam pengelolaan aspek lingkungan.

“Dalam Permen ini, tata kelola lingkungan menjadi amunisi penting bagi kami. Saat ini, negara menaruh harapan besar pada ketersediaan energi dari kita. Oleh karena itu, penerapan regulasi ini sangat relevan untuk mendukung kelancaran operasional yang bermuara pada penguatan ketahanan energi nasional,” jelasnya.

Terkait aspek kepatuhan, Tujuan menjelaskan, PHR Regional 1 Sumatera konsisten mengedepankan operasional yang bertanggung jawab melalui komitmen ketat pada matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang menjadi bagian integral dari dokumen AMDAL di setiap unit operasinya.

Tercatat Persetujuan Lingkungan melalui dokumen AMDAL integrasi persetujuan teknis (Pertek) dan rincian teknis (Rintek) untuk wilayah operasi Minas-Siak telah berhasil diperoleh PHR sejak awal 2026 (AMDAL untuk wilayah operasi DSF masih menunggu persetujuan Menteri LH). Kemudian Persetujuan Lingkungan melalui dokumen UKL-UPL untuk Sumur Eksplorasi Astrea 2 dan 3 telah didapatkan di awal pertengahan 2026. Hal ini mencerminkan semangat dan dedikasi dalam menjaga lingkungan dan pemenuhan environmental compliance assurance di operasional migas dari Blok Rokan.

Kemudian secara konsisten PHR juga terus menjaga hubungan baik dengan berkolaborasi intensi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah setempat, SKK Migas Sumbagut hingga SKK Migas Pusat.

PHR berharap forum tersebut dapat memperkuat pemahaman bersama antara pemerintah, SKK Migas, dan KKKS dalam penerapan regulasi lingkungan, sehingga proses perizinan, kegiatan investasi, dan pengelolaan lingkungan di sektor hulu migas dapat berjalan sesuai ketentuan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH/BPLH, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan KLH/BPLH, jajaran SKK Migas Jakarta dan Sumbagut, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta seluruh KKKS di wilayah Sumbagut.

Pertamina EP Jambi Inisiasi Desa Lopak Alai Bersiap Jadi Sentra Pembibitan Patin

Bisnis

Jambi - Dihamparan lebih dari 1.280 kolam ikan patin yang membentang di Desa Lopak Alai, Kabupaten Muaro Jambi, tumbuh sebuah cita-cita besar dari masyarakat setempat: menjadi desa sentra pembibitan patin unggulan yang mampu memenuhi kebutuhan benih secara mandiri sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.

Langkah menuju cita-cita tersebut terus diperkuat melalui Program Pengembangan Masyarakat Desa Patin Terpadu dan Ekowisata Perikanan Lopak Alai yang diinisiasi Pertamina EP Jambi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengajak Kelompok Sentra Pembibitan Patin Sejahtera (SEPATA) melakukan kunjungan dan studi banding ke Balai Pembibitan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

Sebanyak 15 anggota Kelompok SEPATA mengikuti kegiatan yang berlangsung pada Kamis (4/6/2026) tersebut untuk mempelajari secara langsung berbagai aspek pembibitan ikan patin, mulai dari pengelolaan indukan, proses pemijahan, penetasan telur, pemeliharaan larva, hingga pendederan benih siap tebar.

Bagi masyarakat Desa Lopak Alai, pembibitan merupakan mata rantai penting dalam pengembangan sektor perikanan. Selama ini, sebagian pembudidaya masih bergantung pada pasokan benih dari luar daerah. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang untuk membangun unit usaha pembibitan yang mampu menyediakan benih berkualitas secara berkelanjutan.

Melalui kunjungan tersebut, para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis, tetapi juga melihat secara langsung bagaimana sebuah sentra pembibitan dikelola secara profesional. Mereka berkesempatan mengunjungi fasilitas pembenihan, kolam induk, unit penetasan, serta sarana pendukung lainnya yang menjadi bagian dari sistem pembibitan modern di BPBAT Sungai Gelam.

Kepala BPBAT Sungai Gelam, Nur Muflich Juniyanto, menyambut baik upaya pengembangan pembibitan yang dilakukan masyarakat Desa Lopak Alai. Menurutnya, keberhasilan suatu sentra pembibitan tidak hanya ditentukan oleh sarana dan teknologi, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya manusia yang mengelolanya.

“Pembibitan yang baik membutuhkan pengetahuan, ketelitian, dan pengelolaan yang berkelanjutan. Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif sehingga mampu mengembangkan usaha pembibitan yang produktif dan menghasilkan benih berkualitas,” ujarnya.

Sementara itu, Pertamina EP Jambi menilai penguatan kapasitas masyarakat merupakan fondasi penting dalam menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Melalui Program Desa Patin Terpadu, perusahaan tidak hanya mendorong peningkatan produksi perikanan, tetapi juga membangun rantai nilai yang terintegrasi mulai dari pembibitan, budidaya, pengolahan hasil, hingga pengembangan ekowisata perikanan.

Manager Community Involvement & Development Regional 1, Iwan Ridwan Faizal, mengatakan bahwa pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal menjadi salah satu pendekatan utama dalam program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan Pertamina.

“Desa Lopak Alai memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Melalui penguatan kapasitas masyarakat dan pengembangan Sentra Pembibitan Patin Sejahtera (SEPATA), kami berharap masyarakat dapat semakin mandiri, memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan, serta mampu menciptakan nilai tambah dari potensi yang dimiliki desa. Program ini juga diharapkan menjadi model pengembangan ekonomi lokal yang dapat direplikasi di wilayah lain,” ungkap Iwan.

Hasil dari kegiatan ini antara lain meningkatnya pemahaman anggota kelompok mengenai teknik pembibitan ikan patin, teridentifikasinya praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan pembibitan, serta tersusunnya kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk membangun sentra pembibitan di Desa Lopak Alai. Selain itu, terjalin pula komunikasi dan peluang kemitraan antara Kelompok SEPATA dengan BPBAT Sungai Gelam sebagai mitra teknis dalam pengembangan program ke depan.

Dalam jangka panjang, Sentra Pembibitan Patin Sejahtera diharapkan menjadi fondasi utama terwujudnya Desa Lopak Alai sebagai Desa Patin Terpadu sekaligus sentra pembibitan patin unggulan dan tersertifikasi di Kabupaten Muaro Jambi. Kehadiran sentra pembibitan tersebut tidak hanya akan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap pasokan benih dari luar daerah serta membuka peluang usaha baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha, mimpi menjadikan Desa Lopak Alai sebagai pusat perikanan patin terpadu perlahan mulai diwujudkan. Dari kolam-kolam yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga, kini tumbuh harapan baru untuk membangun kemandirian ekonomi desa berbasis potensi lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan.

BULOG Jambi Percepat Bantuan Pangan dan Jaga Harga Beras Tetap Terkendali

Bisnis

Jambi - Perum BULOG Kantor Wilayah Jambi mengintensifkan berbagai program stabilisasi pangan di Provinsi Jambi melalui percepatan penyaluran Bantuan Pangan, penguatan ketersediaan stok, serta optimalisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP ke berbagai saluran distribusi resmi.

Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Perum BULOG secara nasional dalam memperkuat stabilisasi pasokan dan harga beras melalui penguatan Cadangan Beras Pemerintah, percepatan penyaluran bantuan pangan, serta penggelontoran beras SPHP guna menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.

Sabtu (06/06/2026), Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kantor Wilayah Jambi, Wiwin Indratno, menyampaikan bahwa BULOG Jambi terus bergerak aktif memastikan kebutuhan pangan masyarakat, khususnya beras, dapat terpenuhi dengan baik di tengah dinamika harga pangan nasional.

“BULOG Jambi terus mendukung penuh langkah stabilisasi pangan nasional. Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola BULOG Jambi mencapai sekitar 12,3 ribu ton. Jumlah ini dalam kondisi cukup untuk mendukung kebutuhan penyaluran bantuan pangan, kegiatan stabilisasi harga, serta intervensi pemerintah dalam menjaga pasokan beras di Provinsi Jambi,” ujar Wiwin Indratno.

Sampai dengan 6 Juni 2026, penyaluran Bantuan Pangan Perum BULOG Kanwil Jambi telah diterima oleh 270.186 Penerima Bantuan Pangan (PBP). Jumlah tersebut setara dengan penyaluran 5.403.720 kilogram beras dan 1.080.744 liter minyak goreng kepada masyarakat penerima manfaat di wilayah Provinsi Jambi.

Menurut Wiwin, percepatan penyaluran bantuan pangan menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, memperkuat akses pangan, serta membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.

“Penyaluran bantuan pangan ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar. BULOG Jambi memastikan penyaluran terus berjalan sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Selain bantuan pangan, BULOG Jambi juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP ke berbagai saluran resmi, antara lain pasar tradisional, kios pangan, Rumah Pangan Kita atau RPK, Gerakan Pangan Murah atau GPM, serta jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Penyaluran tersebut dilakukan agar masyarakat tetap memperoleh akses terhadap beras dengan harga yang terjangkau dan pasokan yang tersedia secara merata.

“Beras SPHP merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Karena itu, penyalurannya terus kami perkuat melalui berbagai saluran resmi, termasuk pasar rakyat, kios pangan, RPK, GPM, dan jaringan pengecer yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah,” jelas Wiwin.

Pemantauan harga dan ketersediaan beras dilakukan secara rutin di pasar-pasar SP2KP. Kegiatan monitoring dan cek harga pangan khususnya beras premium hari ini Minggu, 07 Juni 2026 di Pasar Angso Duo Kota Jambi bersama Tim Satgas Pangan dan Tim Disperindag Kota Jambi. Albert, salah satu pedagang sembako di pasar menyampaikan bahwa Harga Beras premium cenderung stabil dari bulan Mei di harga 14.900-15.000, hal yang sama disampaikan oleh Asia Budi pedagang sembako di pasar sama. Harga tersebut masih dibawah Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium Rp. 15.400 per kg

Monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi pasokan tetap tersedia, harga beras di tingkat konsumen tetap terkendali, serta tidak terjadi indikasi kelangkaan di pasaran. Dari hasil pemantauan di lapangan, beras premium di wilayah Jambi masih tersedia dan harga di pasar pencatatan SP2KP seluruh wilayah Jambi terpantau stabil dan terjangkau oleh Masyarakat.

“Kami terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan beras di lapangan. Monitoring bersama Tim Satgas Pangan juga terus dilakukan, termasuk di Pasar Angso Duo. Berdasarkan pemantauan pasar dan pencatatan SP2KP, harga beras premium di wilayah Jambi masih stabil dan terkendali,” ungkap Wiwin.

Pemerintah bersama BULOG menilai bahwa kombinasi antara percepatan bantuan pangan, penyaluran beras SPHP, penguatan stok, dan pemantauan pasar merupakan langkah penting untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga. Dengan dukungan stok yang cukup serta jaringan distribusi yang terus diperkuat, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras di Provinsi Jambi.

BULOG Jambi juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Tim Satgas Pangan, mitra distribusi, pasar rakyat, RPK, kios pangan, serta jaringan pengecer resmi. Koordinasi ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan dan stabilisasi harga beras bagi masyarakat.

Dengan stok yang cukup, percepatan penyaluran bantuan pangan, optimalisasi beras SPHP, serta pemantauan harga yang terus dilakukan secara berkala, masyarakat diimbau tetap tenang dan berbelanja sesuai kebutuhan. BULOG Jambi memastikan akan terus hadir dalam menjaga stabilisasi harga beras dan ketahanan pangan masyarakat di Provinsi Jambi.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang. Stok beras BULOG Jambi dalam kondisi cukup, penyaluran bantuan pangan terus berjalan, beras SPHP terus disalurkan, dan harga beras premium di pasar masih stabil. BULOG Jambi akan terus bekerja bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi,” tutup Wiwin Indratno.

PHR Gelar RUPST Tahun Buku 2025, Perkuat Kemandirian Energi dan Kinerja Berkelanjutan

Bisnis

Jakarta - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 dengan tema “One Purpose, One Energy: Strengthening Energy Independence” di Jakarta pada Kamis (4/6/2026). Rapat ini menjadi momentum bagi PHR guna menegaskan komitmen dalam memperkuat kemandirian energi nasional melalui peningkatan kinerja operasional, penguatan tata kelola perusahaan, serta pelaksanaan program berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Sepanjang tahun 2025, PHR berhasil meraih berbagai prestasi penting yang memperkuat perannya sebagai salah satu tulang punggung produksi migas nasional. PHR mencatatkan rata-rata produksi minyak sebesar 151,55 ribu barel minyak per hari (MBOPD) dan produksi gas sebesar 33,48 juta standar kubik feet per hari (MMSCFD). Total setara migas mencapai 157,33 ribu barel minyak ekuivalen per hari (MBOEPD).

Perusahaan juga tetap menjalankan program pengembangan lapangan yang agresif melalui pengeboran 1 sumur eksplorasi, 505 sumur eksploitasi, dan 319 sumur Kerja Ulang Pindah Lapisan (KUPL). Atas berbagai upaya yang dilakukan sepanjang tahun 2025, PHR berhasil membukukan capaian KPI Audited sebesar 106,69 persen. Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi operasi dan keberhasilan perusahaan dalam menjaga keberlanjutan produksi.

Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan, Muhamad Arifin, menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi periode yang menunjukkan ketangguhan perusahaan dalam menjaga kinerja dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Berbagai pencapaian yang diraih PHR sepanjang tahun 2025 merupakan prestasi yang membanggakan sekaligus bukti kemampuan perusahaan menjalankan peran strategis sebagai salah satu kontributor utama produksi migas nasional,” ungkapnya.

Untuk mendukung ketahanan energi nasional, PHR terus memperkuat operasional melalui penerapan teknologi, digitalisasi, serta penguatan aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) yang dijalankan secara terintegrasi guna memastikan pasokan energi domestik tetap andal, aman, stabil, dan berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2025, implementasi strategi tersebut tercermin dalam berbagai pencapaian operasional dan inovasi perusahaan, mulai dari peningkatan produksi migas, penambahan sumur baru, penemuan sumber daya hidrokarbon, hingga pengembangan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk mengoptimalkan produktivitas lapangan migas mature. Berbagai inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan PHR dalam menjaga tingkat produksi, meningkatkan efisiensi operasi, serta mempertahankan perannya sebagai salah satu produsen minyak terbesar di Indonesia.

Kinerja operasional yang solid turut menghasilkan pencapaian keuangan yang positif. Pada tahun 2025, PHR membukukan pendapatan usaha sebesar USD 3,24 miliar, meningkat dibandingkan USD 3,05 miliar pada tahun sebelumnya.

Laba bersih tahun berjalan yang mencapai USD 898,72 juta, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi Pemegang Saham sekaligus mendukung kontribusi sektor hulu migas terhadap perekonomian nasional.

Total aset perusahaan tercatat sebesar USD 5,94 miliar dengan total ekuitas mencapai USD 3,44 miliar. Turut menjadi perhatian, di bidang keselamatan PHR menorehkan capaian 69.267.011 jam kerja selamat sepanjang tahun 2025.

Pencapaian ini menjadi wujud komitmen perusahaan dalam membangun budaya keselamatan yang kuat di seluruh wilayah operasi. Sejalan dengan itu, PHR juga terus memperkuat praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, yang dibuktikan melalui perolehan tiga penghargaan PROPER Hijau untuk wilayah operasi Bekasap Rokan, Duri Steam Flood, dan Minas Siak.

Komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan juga diwujudkan melalui pelaksanaan program Community Involvement and Development (CID). Dengan realisasi anggaran sebesar USD 1,69 juta untuk 23 program, PHR menghadirkan berbagai inisiatif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari pelestarian gajah Sumatra, pencegahan _stunting_ , pengembangan pendidikan vokasi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Pada aspek tata kelola, PHR terus menunjukkan perbaikan berkelanjutan. Hal ini dibuktikan pada Asesmen Good Corporate Governance (GCG) yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tahun buku 2025, dimana PHR mencatatkan skor 80,791 (predikat baik). Skor ini mengalami peningkatan dari asesmen BPKP sebelumnya.

“Pertumbuhan pendapatan dan laba, keberhasilan program pengeboran, capaian keselamatan kerja, penguatan tata kelola, hingga berbagai program keberlanjutan menjadi fondasi penting bagi PHR,” tambahnya.

Sejalan dengan visi menjadi perusahaan hulu migas nasional kelas dunia, PHR terus mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh aspek bisnis melalui tiga pilar utama, yaitu penerapan tata kelola perusahaan yang baik, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selama tahun 2025, PHR menerima apresiasi dari berbagai pihak, antara lain Kementerian Keuangan sebagai KKKS Terbaik dengan Tingkat Optimalisasi Aset Terbesar Tahun 2024 serta KKKS Terbaik Kedua dengan Tingkat Pengelolaan Aset Teraktif Tahun 2024. Selain itu, PHR meraih predikat “Trusted Company” pada ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) serta penghargaan Silver pada Bisnis Indonesia Social Responsibility Awards (BISRA) melalui program Desa Energi Berdikari. Pada tahun 2025, perusahaan juga berhasil mempertahankan sertifikasi Sistem Manajemen Terintegrasi untuk ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan ISO 45001:2018, serta memperoleh resertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Berbagai capaian tersebut didukung oleh tata kelola perusahaan yang kuat dan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Hal ini tercermin dari hasil audit independen yang menyatakan laporan keuangan PHR disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Atas kinerja tersebut, laporan keuangan PHR kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto Susanti dan Surja, firma anggota dari Ernst & Young.

Melalui berbagai pencapaian operasional, keuangan, keselamatan, keberlanjutan, dan tata kelola sepanjang tahun 2025, PHR semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu produsen migas utama nasional. Dengan dukungan inovasi, teknologi, dan kolaborasi yang berkelanjutan, PHR akan terus berupaya menciptakan nilai tambah bagi negara dan pemangku kepentingan sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan serta kemandirian energi Indonesia.

Tentang PT Pertamina Hulu Rokan

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021.

Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041.

Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina.

Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.

Serapan Gabah dan Beras Nasional Tembus 3 Juta Ton, BULOG Jambi Capai 70 Persen Target Pengadaan

Bisnis

Jambi - Perum BULOG kembali mencatatkan capaian monumental dalam pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri. Hingga tanggal 3 Juni 2026, realisasi serapan gabah dan beras petani secara nasional telah mencapai 3.008.626 ton setara beras (3,01 juta ton) atau sekitar 75 persen dari target nasional sebesar 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2026.

Capaian nasional ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pengadaan pangan nasional. Dalam waktu kurang dari enam bulan, BULOG berhasil mendekati target tahunan yang selama ini menjadi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan petani, penguatan cadangan pangan pemerintah, dan stabilitas harga pangan nasional.

Secara khusus di wilayah kerja Perum BULOG Kanwil Jambi, realisasi serapan gabah dan beras petani hingga saat ini telah mencapai 3.795 ton setara beras. Capaian tersebut merupakan bagian dari kontribusi Kanwil Jambi dalam mendukung keberhasilan pengadaan gabah dan beras nasional serta penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Pimpinan Perum BULOG Kanwil Jambi, Wiwin Indratno, menyampaikan bahwa hingga awal Juni 2026 Bulog Jambi telah berhasil menyerap 6.049 ton gabah petani atau setara 3.795 ton beras. Capaian ini telah mencapai sekitar 70,35 persen dari target pengadaan gabah dan beras Kanwil Jambi sebesar 8.173 ton atau setara 5.394 ton beras. Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara BULOG, pemerintah daerah, TNI/POLRI, penyuluh pertanian, kelompok tani, gabungan kelompok tani, serta mitra penggilingan yang bersama-sama mendukung penguatan cadangan pangan pemerintah dan peningkatan kesejahteraan petani,” ujar wiwin.

Menurut wiwin, keberhasilan serapan gabah dan beras tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah strategis yang dilakukan BULOG Jambi selama musim panen. Langkah tersebut antara lain penjemputan gabah langsung di sentra produksi, penguatan kemitraan dengan penggilingan padi, hingga percepatan proses pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Realisasi serapan sebesar 3.795 ton setara beras di wilayah kerja Kanwil Jambi menunjukkan komitmen kami untuk terus hadir di tengah petani, memastikan hasil panen terserap secara optimal, serta mendukung penguatan ketahanan pangan nasional,” ujar Wiwin.

Capaian nasional tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah dalam menjaga harga gabah kering petani melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram berjalan efektif dan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani di seluruh Indonesia.

Keberhasilan serapan ini juga berdampak langsung terhadap penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini berada pada level tertinggi dalam sejarah modern pengelolaan pangan nasional. Stok beras yang dikelola BULOG telah melampaui 5 juta ton sehingga memberikan jaminan ketersediaan pangan yang kuat untuk menghadapi berbagai kebutuhan pemerintah, mulai dari stabilisasi harga, bantuan pangan, hingga mitigasi potensi bencana dan gejolak pasar.

Lebih lanjut, BULOG optimistis target pengadaan 4 juta ton setara beras pada tahun 2026 dapat tercapai bahkan sebelum akhir tahun. Dengan masih berlangsungnya musim panen di sejumlah wilayah strategis, BULOG akan terus mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani melalui sinergi yang semakin kuat bersama seluruh pemangku kepentingan.

Capaian ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa Indonesia semakin kokoh menuju kemandirian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan global, BULOG hadir sebagai instrumen negara yang memastikan hasil kerja keras petani terserap secara optimal, kesejahteraan petani meningkat, dan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjamin.

“Keberhasilan serapan ini bukan hanya angka, tetapi wujud nyata keberpihakan negara kepada petani dan komitmen bersama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” tutup wiwin.