Kota Jambi - Balai Bahasa Provinsi Jambi menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam dunia jurnalistik sebagai bagian dari tanggung jawab profesi kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan pembinaan bahasa bagi jurnalis yang digelar di Rumah Kebangsaan, Thehok, Kota Jambi, Senin (25/5/2026).

Widyabasa Ahli Muda Balai Bahasa Provinsi Jambi, Muhammad Ikhsan, mengatakan jurnalis memiliki peran penting dalam memberikan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang tepat di ruang publik.

“Untuk memberikan bahasa Indonesia kepada jurnalis yang baik dan benar kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jurnalis juga harus memahami dan mematuhi ketentuan penggunaan bahasa Indonesia dalam ranah resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Menurutnya, aturan tersebut mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada berbagai sektor, mulai dari dokumen resmi negara, pidato resmi presiden dan wakil presiden, komunikasi resmi di lingkungan kerja, hingga informasi mengenai produk.

Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia juga diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Dalam ranah jurnalistik, Ikhsan menekankan pentingnya penggunaan ejaan yang tepat, pemilihan diksi yang sesuai, serta penyusunan kalimat yang mudah dipahami masyarakat luas.

“Saya berharap penulisan rekan jurnalistik semakin baik dalam menggunakan bahasa Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Rolanda Hasibuan selaku Ketua Pelaksana kegiatan sekaligus Pimpinan Redaksi sinarjambi.com mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman jurnalis dalam penggunaan tata bahasa yang benar dan sesuai kaidah jurnalistik.

“Kegiatan ini untuk memberikan pelatihan dalam tata bahasa yang benar bagi para jurnalis agar lebih fresh dan bisa menggunakan bahasa jurnalistik dengan benar,” ujarnya.

Kegiatan pembinaan bahasa tersebut diikuti sejumlah jurnalis dari berbagai media di Jambi sebagai upaya meningkatkan kualitas penulisan berita yang informatif, edukatif, dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. (*)

Jambi - Wali Kota Jambi, Maulana turut mengapresiasi penyelenggaraan forum SELARAS MIGAS sebagai momentum penting dalam memperkuat sinergi pemanfaatan aset negara untuk kepentingan publik, Rabu (6/5/2026). “Kami sangat mengapresiasi kegiatan SELARAS MIGAS ini. Pembahasan terkait Barang Milik Negara yang dikelola oleh Pertamina harus mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan daerah,” ujarnya.

Ia menilai forum ini menjadi ruang strategis karena menghadirkan seluruh pemangku kepentingan dalam satu wadah koordinasi.

“Momentum ini sangat baik karena seluruh stakeholder hadir. Ini menjadi kesempatan untuk menyatukan persepsi dan mempercepat langkah bersama,” katanya.

Lebih lanjut, Wali Kota juga menyoroti kontribusi Pertamina melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dinilai telah dirasakan langsung oleh masyarakat. "Kami mengapresiasi berbagai program Pertamina, termasuk dukungan melalui CSR dan program gasifikasi seperti jaringan gas ke rumah-rumah warga. Ini penting untuk mendorong masyarakat mendapatkan akses energi yang lebih murah dan berkelanjutan,” jelasnya.

Ia berharap adanya percepatan implementasi program energi alternatif guna mengurangi ketergantungan terhadap LPG subsidi.

Selain itu, Wali Kota juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan yang berkaitan dengan aset dan operasional migas melalui koordinasi lintas sektor. “Kami akan mendorong pertemuan lanjutan dengan seluruh pihak terkait, mulai dari instansi pengelola aset negara, aparat penegak hukum, hingga Pertamina, untuk merumuskan langkah konkret. Ini penting agar tidak terjadi dinamika yang berpotensi menimbulkan risiko di masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, kolaborasi yang terbangun dalam forum ini harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata yang terukur. “Sinergi ini harus kita jaga dan tindak lanjuti bersama, agar pemanfaatan aset negara benar-benar memberikan manfaat optimal tanpa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan,” tutupnya.

Perkuat Koordinasi dan Kepastian Regulasi

Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagsel, Safe'i Syafri menegaskan bahwa forum SELARAS MIGAS menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman bersama terkait pemanfaatan BMN di lingkungan hulu migas. Dengan mengusung tema pemanfaatan aset negara secara tertib, aman, dan sesuai regulasi, kegiatan ini dinilai strategis dalam menjawab tantangan di lapangan. Khususnya meningkatnya kebutuhan pemanfaatan aset untuk kepentingan publik tanpa mengabaikan aspek hukum dan keberlangsungan operasi migas.

Dalam praktiknya, SKK Migas menjelaskan bahwa seluruh aset yang digunakan dalam kegiatan hulu migas merupakan BMN yang pengelolaannya harus melalui proses evaluasi ketat dan koordinasi lintas kementerian. Hal ini penting untuk memastikan tidak terjadi konflik hukum maupun sosial, seperti tumpang tindih kepemilikan lahan atau penggunaan aset yang masih direncanakan untuk kegiatan eksplorasi dan produksi. Oleh karena itu, setiap permohonan pemanfaatan aset negara tidak dapat diputuskan secara instan, melainkan harus melalui kajian menyeluruh agar tidak menimbulkan risiko di kemudian hari.

Melalui forum ini, SKK Migas menekankan pentingnya duduk bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik atas berbagai dinamika di lapangan. Kolaborasi yang kuat dinilai menjadi kunci agar pemanfaatan BMN dapat berjalan selaras dengan kepentingan publik sekaligus mendukung target peningkatan produksi migas nasional.

“Pada prinsipnya, seluruh upaya ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat dan negara, namun tetap harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Melalui SELARAS MIGAS, diharapkan tercipta keselarasan pemahaman dan penguatan koordinasi lintas sektor dalam pemanfaatan BMN di lingkungan Pertamina. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap pemanfaatan aset negara dilakukan secara tertib, aman, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat tanpa mengganggu keberlanjutan operasi hulu migas. 

Jambi - Tidak hanya secara serentak seluruh pegawai termasuk para kepala unit pelaksana teknis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, Jum'at (08/05/2026) mengucapkan Ikrar Pemasyarakatan yang diantaranya menyatakan, berkomitmen mewujudkan lingkungan Lapas yang steril dan bersih dari peredaran handphon ilegal, narkoba , serta segala bentuk praktek penipuan melalui penggeledahan dan pengawasan rutin.

Para pegawai juga bersedia memberikan informasi kepada kepala upt pemasyarakatan dan pimpinan ditingkat wilayah maupun pusat mengenai situasi keamanan yang sebenarnya didalam Lapas.

Bahkan dalam ikrar juga menyatakan siap menerima sangsi tegas hingga dipecat, pemberhentian tidak hormat bila terbukti terlibat apa yang tercantum dalam ikrar tersebut.

Usai pernyataan ikrar yang disaksikan langsung Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, para petugas gabungan Tim Lapas, TNI dan POLRI langsung turun menggelar razia kesemua blok narapidana.

Secara seksama para petugas gabungan melakukan pemeriksaan maupun penggeledahan terhadap barang milik para narapidana.

 Alhasil petugas tidak menemukan handpon ilegal, narkoba maupun bukti bentuk adanya penipuan ataupun scaming. Petugas hanya menemukan korek api atau mancis gas, piring keramik, kabel colokan listrik, serta kipas angin.

Irwan Rahmat Gumilar, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jambi yang ikut juga menyaksikan kegiatan razia diblok narapidana menyatakan, tidak ditemukan narkoba, handpon ilegal. Razia ini sebagai bentuk komitmen semua jajaran para pegawai lapas guna berupaya memberantas masuknya handpone ilegal bahkan narkoba kedalam lapas.

"Zero Halinar dilanjutkan dengan razia dilapas, test urine dan alhamdullilah berjalan lancar, tentunya kegiatan ini telah menghasilkan razia dengan barang bukti korek api, colokan, kipas angin, piring keramik, tempat air, tentunya sebagai bentuk wujud komitmen kami tidak hanya hari ini tapi dalam satu minggu dua kali jajaran kami melakukan razia idensentil dimasing masing lapas. Tentunya salah satu upaya bagaimana kita memberantas, mencegah adanya handphone ilegal, narkoba bahkan memberantas penipuan atau scaming dalam lapas," ujar Irwan.

Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Jambi juga menyatakan melakukan pemeriksaan urine para narapidana yang hasilnya negatif mengandung narkoba.

Sesuai arahan Menteri Imigrasi Pemasyarakatan,  sangsi tegas "pemecatan" pemberhentian tidak dengan hormat bagi para pegawai mulai tingkat bawah hingga pimpinan Lapas bila terbukti terlibat jaringan maupun pengguna narkoba.

"Test urine tadi sudah dilaksanakan kepada warga binaan, Alhamdullilah semua negatif sebagai bukti insyallah upaya kita bersama akan kita jaga. Sebagaimana arahan Menteri Imigrasi Pemasyarakatan jika terbukti ada pegawai terlibat peredaran narkoba, menggunakan narkoba tidak ada toleransi akan pasti dipecat, kami terus mengingatkan para pegawai," tegas Irwan.